Tiga Revolusi di Dunia Ketiga

1. "Sang Surya yang tidak pernah tenggelam": Mao dalam revolusi Cina

REVOLUSI di Cina pada tahun 1949 adalah sebuah peristiwa historis yang penting, terutama untuk gerakan radikal di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Banyak partai Komunis dan kelompok radikal lainnya yang dilhami oleh teori-teori Mao. Dan "Revolusi Kebudayaan" tahun 1960-an juga menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan mahasiswa kiri sampai kini.

Sayangnya inspirasi ini sangat salah arah. Revolusi yang dipimpin Mao tidak membangun sebuah masyarakat sosialis di mana kaum pekerja sendiri yang menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial serta politik. Rezim Maois dikuasai oleh birokrasi otoriter, dan perekonomian RRC tidak luput dari logika kapitalis, walaupun perusahaan-perusahaan besar milik negara. Dan akhirnya, setelah Mao meninggal, RRC yang disebut "sosialis" itu mulai menjelma menjadi negara yang berekonomi pasar dan semakin mirip dengan negeri-negeri lain.

Itu bisa terjadi karena pada dasarnya, tujuan-tujuan Mao dan Partai Komunis Cina bukan untuk membangun sosialisme, melainkan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. Kaum buruh dan tani berkali-kali menjadi korban dari upaya ini.

*****

Riwayat Mao dimulai dengan hancurnya gerakan buruh revolusioner Cina. Antara tahun 1925 sampai dengan 1927, kota-kota di Cina mengalami sejumlah pemberontakan buruh yang dipimpin oleh Partai Komunis muda. Pemogokan massa meledak di Hong Kong dan laskar buruh yang bersenjata menguasai jalan-jalan kota Guangzhou. Perjuangan ini mulai di bawah payung gerakan nasionalis, tetapi kemudian berkembang lebih luas menjadi sebuah "revolusi permanen" yang semakin berhaluan sosialis. Namun waktu itu aliran komunis internasional (Komintern) sudah mulai didominasi oleh kebijakan Stalin, bahwa revolusi-revolusi di dunia ketiga harus melalui dua tahapan. Menurut Stalin, revolusi di Cina harus tetap dalam perbatasan "revolusi demokratik" saja. Makanya para komunis Cina disuruh untuk menyerahkan senjata-senjata mereka kepada golongan nasionalis. Mereka patuh; dan kemudian dibantai oleh golongan nasionalis tersebut.

Beberapa satuan komunis di pedesaan bisa bertahan hidup dan mereka berkumpul di pegunungan-pegunungan. Organisasi komunis di perkotaan hampir lenyap sama sekali. Mao menjadi pimpinan dan mengembangkan strategi baru dengan poros ke kelas petani. Pada awal tahun 1930-an para komunis berhasil mendirikan sejumlah "pangkalan merah" di beberapa daerah terpencil. Pemerintah-pemerintah setempat dicap "soviet-soviet", walaupun tidak mirip sama sekali dengan soviet (dewan buruh) demokratis yang muncul waktu revolusi Rusia. "Soviet-soviet" Mao merupakan sebuah kediktatoran militer oleh para tentara komunis, yang memang agak baik hati terhadap kaum tani. Namun ini jauh dari demokrasi revolusioner dalam artian Marxis.

Pangkalan itu diserang lima kali oleh pasukan pemerintah nasionalis, sampai akhirnya para komunis terpaksa harus mundur dari daerah-daerah ini, dengan menempuh perjalanan panjang Long March ke daerah Yenan.

Pada tahun 1931 Jepang menginvasi Cina, dan pemerintah nasionalis yang korup tidak mampu melawan, sehingga kota-kota utama diduduki Jepang. Seusai perjalanan Long March, Mao mennaikan semboyan perlawanan terhadap pendudukan itu. Begitu Jepang kalah dalam perang di kawasan Pasifik dan mulai menarik pasukan dari Cina, tentara komunis bisa mengalahkan tentara Jepang, kemudian merebut kota demi kota dari tangan kaum nasionalis. Pada tahun 1949, Mao dan Partai Komunis sudah menguasai negeri Cina. Kata Mao: "Cina telah bangkit!"

*****

Tetapi siapa yang bangkit? Bukan kelas buruh, dan bukan para penduduk urban pada umumnya. Seperti dipaparkan oleh John Molyneux dalam Mana Tradisi Marxis Yang Sejati?:

"Mao masih mengucapkan sentimen-sentimen tentang ‘peranan pemimpin kaum proletarian’ yang akan membimbing kelas petani. Tetapi sebetulnya, proletariat tidak berperan sama sekali dalam revolusi tahun 1949. Mao bahkan menulis pada tahun itu: ‘Diharap supaya semua buruh dan karyawan di semua bidang akan bekerja terus dan semua perusahaan akan berjalan seperti biasa.’ Maka ‘kepemimpinan proletarian’ hanya bisa berarti kepemimpinan Partai Komunis. Mengingat bahwa jumlah buruh yang ikut partai tersebut hanya sedikit saja, maka ‘pimpinan proletarian hanya berarti "ideologi proletarian", yang sebenarnya merupakan program Stalinis."

Revolusi tahun 1949 biasanya dimengerti sebagai sebuah revolusi petani. Namun bagaimana hubungannya antara kepemimpinan Partai Komunis dan kaum tani dalam sebuah perang gerilya? John Molyneux berargumentasi lebih lanjut:

"Tentara gerilya akan terdiri hampir 100 persen atas orang yang berlatarbelakang petani, namun hanya sebuah minoritias kecil dari kelas petani yang akan ikut berperang. Tentara Mao berjumlah beberapa juta – tetapi itu hanya persentase kecil dari 500 juta petani Cina. Hal ini tidak terhindarkan dalam perang gerilya yang menggunakan taktik 'tabrak lari', dengan pasukan yang selalu berpindah-pindah tempat…"

Sehingga tentara gerilya tidak betul-betul bergabung dengan massa petani dan mentalitasnya menjadi elitis:

"Mentalitas elitis ini sangat menyolok pula dalam perintah-perintah yang diberikan oleh Mao kepada pasukan gerilyawan dalam pergaulan mereka dengan kelas petani: ‘Sopan-santunlah! Tolong mereka sedapat mungkin. Semua benda yang dipinjam harus dikembalikan … Semua benda yang dibeli harus dibayar.’ Perintah-perintah ini membuktikan betapa timpangnya hubungan antara kaum prajurit dan kaum tani. Perintah-perintah tersebut memang sangat diperlukan, karena kondisi-kondisi obyektif senantiasa menggoda para prajurit untuk menghisap dan menindas kaum tani. Sedangkan situasi kelas buruh jauh berbeda. Sulit sekali dibayangkan sebuah organisasi buruh revolusioner yang harus memperingatkan kader-kadernya agar ‘jangan merampok kaum buruh di depan gerbang pabrik’."

Sebenarnya revolusi Maois adalah sebuah revolusi militer-birokratis yang berhaluan nasionalis bukan Marxis. Mao sendiri mengungkapkan pada bulan Juli 1949 bahwa "kebijakan kita kini adalah untuk mengatur kapitalisme, bukan untuk membinasakannya." Beberapa tahun kemudian, dihadapan tekanan imperialisme barat, Mao memang menjalankan perubahan-perubahan yang tampknya "sosialis" dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Tetapi para manajer lama sering menjadi manajer dalam sistem baru, sedangkan kaum buruh tidak ikut mengurus tempat-tempat kerja. Di pedesaan, kaum tani mengalami nasib yang mirip. Pada hakekatnya rezim ini lebih patut disebut kapitalis negara, karena rakyat pekerja tidak terlibat sama sekali dalam pemerintahan.

*****

Mula-mula pola pembangunan industri di Cina berlangsung menurut model klasik stalinistis yang diterapkan oleh Stalin sendiri pada tahun 1930-an di Uni Soviet. Namun hasil dari pola ini tidak memuaskan kaum penguasa. Walau ekonomi Cina bertumbah pesat, akan tetapi ekonomi-ekonomi barat sedang boom waktu itu, sehingga Cina semakin ketinggalan. Oleh karena itu, rezim menerapkan sebuah kebijakan yang nekad untuk mengejar ketinggalannya, dengan meningkatkan laju eksploitasi terhadap kaum buruh dan tani. Dalam "Lompatan Besar" tahun 1958-1960, rezim menentukan target-target produksi yang ekstrim, dan mengadakan "kampanye-kampanye massa" guna memaksa rakyat pekerja untuk membanting tulang dalam upaya mencapai target-target tersebut. Meskipun para buruh dan tani bekerja sampai kehabisan tenaga, hasilnya belum juga memadai; lantas para pimpinan perusahaan berbohong dan memalsukan data-data produksi.

Akibatnya parah sekali, terutama di pedesaan di mana kaum tani dipaksa untuk masuk komune-komune besar. Komune-komune tersebut digembar-gemborkan sebegai "langkah ke arah komunisme". Sebenarnya sangat mirip dengan "komunisme barak" otoriter yang dikutuk Marx. Hasil panen amat mengecewakan, sampai pada tahun 1961 terjadi paceklik di beberapa daerah dan pemberontakan bersenjata meledak di dua propinsi. Akhirnya pemerintah kalah. "Lompatan Besar" dihentikan, dan kaum tani diajak untuk menjalankan produksi swasta. Mao agak tersisih, dan orang lain menentukan kebijakan ekonomi. Hasil-hasil panen mulai naik lagi, tetapi jurang pemisah antara petani kaya dan petani miskin mulai meningkat pula.

Mao sendiri belum juga kapok. Pada tahun 1965 dia memobilisasi para pendukungnya di bawah panji "Revolusi Kebudayaan". Sekali lagi, "revolusi" tersebut didengungkan sebagai perjuangan "komunis". Sebenarnya Mao hanya ingin menghantam musuh-musuhnya dalam kelas penguasa. Di ibukota Beijing upaya itu berhasil tanpa kekisruhan. Namun di daerah-daerah Mao harus memicu konflik-konflik, dan "Garda Merah" (kelompok-kelompok Maois) turun ke jalan untuk meyerang pihak yang berwenang.

Suasana "revolusioner" memang berkembang di beberapa daerah, karena pihak yang berwenang itu sangat dibenci oleh rakyat. Garda Merah yang terdiri atas pelajar-pelajar menghina bahkan menganiaya para pejabat lokal. Namun kampanye ini dengan cepat sekali melampaui segala batasan. Guru-guru juga dianiaya, dan musium-musium dibakar karena dianggap kebarat-baratan dan dekaden. Kejadian-kejadian ini disertai oleh pengkultusan terhadap Mao sebagai "Sang Surya yang tidak pernah tenggelam". Seperti diungkapkan dalam sebuah perintah kepada para anggota angkatan laut: "Kita harus mematuhi instruksi-instruksi Ketua Mao, bahkan jika instruksi itu tidak kita mengerti."

*****

Akhirnya Mao semakin kehilangan kontrol atas kekisruhan yang disebabkan oleh Revolusi Kebudayaan itu. Para birokrat di daerah-daerah yang merasa terancam membalas dengan mengerahkan "Garda-Garda Merah" sendiri, sampai kelompok-kelompok pelajar saling berhantaman dimana-mana, dan kelas penguasa semakin khawatir bahwa sebuah perang sipil bisa meletus. Lebih parah lagi (di mata mereka), kelas buruh mulai bergerak secara indepen dengan sebuah gelombang aksi mogok. Kemudian muncul satu kelompok yang bersifat Marxis dalam artian aslinya. Kelompok Sheng Wu Lien mengembangkan sebuah analis kritis bahwa rezim Mao bukan sosialis. Dalam sebuah manifesto yang berjudul "Cina Mau Kemana?" mereka berargumentasi bahwa "kontradiksi-kontradiksi sosial yang telah menimbulkan Revolusi Kebudayaan adalah kontradiksi antara kekuasaan borjuasi birokratis baru dengan massa rakyat", sehingga "masyarakat membutuhkan perubahan yang lebih mendasar … [kita harus] menumbangkan borjuasi birokratis dengan menghapuskan aparatus negara lama, dan menjalankan revolusi sosial serta menerapkan tatanan sosial baru…"

Kaum penguasa meresponnya dengan represi kejam. Pemuda-pemudi dibuang ke daerah-daerah terpencil dalam jumlah besar untuk menghancurkan Garda Merah. Ratusan ribu rakyat dibantai di propinsi Guangxi dan beberapa tempat lainnya. Represi itu terjadi atas perintah Mao sendiri, tetapi tahap terakhir Revolusi Kebudayaan ini juga merupakan kekalahan besar buat Mao dan para Maois.

Setelah Mao meninggal, para pendukungnya (termasuk istrinya ) ditangkap dan dihukum. Dan kebijakan ekonomi pemerintah makin lama makin membuka jalan untuk mekanisme pasar, sehingga Cina mulai menempuh "jalan kapitalis" yang selalu dikhawatirkan Mao. Sekali lagi ekonomi pulih kembali; tetapi sekali lagi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya menjadi semakin besar. Unsur-unsur sosial yang sama tetap menjadi kelas penguasa, terutama para pejabat partai, negara dan industri. Kelas buruh dan kelas petani terus menjadi kelas tertindas. Sebenarnya, kebijakan pro-pasar ini tidak berarti sebuah peralihan ke kapitalisme. Kapitalisme sudah ada di Cina dari dulu, dalam bentuk kapitalisme negara. Hanya itulah yang dibangun oleh Mao.

2. Revolusi dan kontra-revolusi di Iran

REZIM SYAH ditumbangkan pada bulan Januari 1977 sebagai akibat perjuangan massa rakyat, terutama pemogokan umum kaum buruh. Selama beberapa waktu, rakyat Iran berharap akan masa depan yang lebih cerah. Namun adegan revolusioner ini berakhir dengan kediktatoran baru yang dikuasai oleh unsur-unsur Islamis—reaksioner. Kenapa ini bisa terjadi?

Gerakan liberal-nasionalis pimpinan Mohammed Mossadegh menang pemilu tahun 1951. Pemerintah Mossadegh itu menasionalisasi perusahan-perusahaan minyak tanah. Namun Mossadegh ditumbangkan oleh pihak militer dengan bantuan CIA. Kemudian timbul sebuah rezim militer yang dikepalai oleh Syah, disokong oleh polisi rahasia yang kejam bernama Savak. Profit dari industri minyak tanah mengalir terus, tetapi sampai tahun 1960-an rakyat tidak mendapatkan untungnya. Sebagian besar rakyat tetap buta huruf, dan dinas-dinas kesehatan tetap primitif.

Pada awal tahun 1960-an terjadi krisis ekonomi dan sosial yang disertai beberapa aksi mogok dan demonstrasi. Syah meresponnya dengan menluncurkan "Revolusi Putih" guna membentuk kembali struktur industri Iran. Program pembangunan baru ini menguntungkan dua golongan sosial: para petani kaya dan pegawai negeri. Yang merugi adalah kelas menengah tradisional: para pedagang di pasaran yang merasa terancam oleh perkembangan kapitalisme moderen. Pada tahun 1970-an kaum pedagang ini, bersama para ulama yang mewakili mereka, menjadi salah-satu golongan oposisi terhadap rezim Syah.

Di saat yang sama, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, kelas buruh semakin besar dan militan, terutama di industri minyak tanah.

Pada tahun 1975, "rezeki minyak" selesai. Harga minyak tanah anjlok dan ekonomi Iran terjeremus ke dalam krisis tajam. Harga-harga bahan pokok melangit. Akibatnya, oposisi terhadap pemerintah semakin meningkat dengan semakin banyaknya aksi unjuk rasa dan mogok. Mulai bulan September 1978, sebuah gerakan buruh yang massal menggoncangkan rezim.

Mulai dengan tuntutan normatif, kaum buruh semakin beralih ke tuntutan politik seperti kebebasan berserikat, dihilangkannya intel-intel Savak dari perusahaan-perusahaan, dan pembebasan tapol. Mereka berbondong-bondong ke pusat-pusat kota dan berdemonstrasi secara besar-besaran. Kaum buruh minyak tanah menghentikkan produksi sebagai protes terhadap hubungan Syah dengan rezim apartheid di Afrika Selatan, sedangkan buruh kerata api menolak mengangkut polisi dan militer. Gerakan mulai menuntut partisipasi kelas buruh secara langsung dalam pemerintahan, dan sejumlah majikan melarikan diri keluar negeri. Panitia-panitia demokratis yang dipilih oleh para pekerja mengambil alih percencanaan produksi.

Pada tanggal 16 January 1979 Syah akhirnya lari keluar negeri. Jutaan rakyat berpeluk-pelukan di jalanan. Para jenderal kehilangan kontrol atas prajurit-prajurit sehingga harus bersikap netral terhadap pemberontakan itu. Mereka bernegosiasi dengan Ayatollah Khomeini, pemimpin utama oposisi Islamis, yang baru kembali ke Iran saat itu.

Kemudian kelompok gerilyawan Mojahidin dan Fedayin serta unsur-unsur dari militer menyerang dan mengalahkan pasukan-pasukan yang masih loyal terhadap Syah. Para ulama berusaha melarang serangan itu dengan argumentasi bahwa "belum saatnya" dan belum ada perintah dari Ayatollah Khomeini. Tetapi mereka tidak dihiraukan.

Khomeini menyatakan diri sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan yang sebenarnya belum dipegangnya. Dewan-dewan (syura-syura) demokratis bermunculan dimana-mana: dewan buruh, dewan mahasiswa, dewan-dewan petani dsb. Kaum buruh menduduki pabrik-pabrik, sedangkan kaum tani mengambil alih tanah dari tuan-tuan tanah. Sehingga timbullah sebuah situasi "dualisme kekuasaan".

****

Keadaan "dualisme kekuasaan" semacam ini tidak stabil dan tidak bisa bertahan lama. Kalau kelas-kelas tertindas tidak menghancurkan aparatus negara lama dan menjalankan pemerintahan revolusioner, kekuataan-kekuataan reaksioner akan menghancurkan gerakan revolusi. Makanya faktor-faktor politik menjadi sangat penting.

Di Iran saat itu ada tiga macam organisasi politik oposisi. Yang pertama nasionalis-borjuis, yang kedua agamis, yang ketiga sayap kiri.

Kelompok nasional-borjuis berusaha untuk memperjuangkan solusi demokratik-liberal, tetapi mereka terjepit antara kekuatan-kekuatan lain. Kelompok-kelompok Islamis, dipimpin oleh Khomeini, ingin menerapkan negara Islam. Tetapi ada juga alternatif kiri, yang seharusnya menarik dukungan massa rakyat, tertuma kelas buruh. Karena buruh dan rakyat telah membangun organ-organ independen. Selain itu ada sejumlah minoritas non-Muslim yang tertindas.

Ketiga kelompok kiri utama adalah Partai Tudeh (pro-Soviet) serta dua kelompok gerilyawan: kaum Mojahedin (pecahan dari golongan nasionalis) dan kaum Fedayin (pecahan dari Partai Tudeh). Ketiga-tiganya berpendapat bahwa revolusi di Iran waktu itu bukan revolusi sosialis melainkan harus melalui tahap "revolusi demokrasi" dulu. Partai Tudeh seperti semua Partai Komunis "resmi" sudah bukan revolusioner lagi dan sering berkoalisi dengan kaum nasionalis. Kedua kelompok gerilyawan benar-benar merupakan organisasi revolusioner dan berani sekali, sayangnya akibat strategi perang gerilya mereka terisolasi dari massa buruh di kota-kota sehingga massa rakyat di perkotaan lebih dipengaruhi oleh para ulama.

Di antara para ulama memang ada unsur-unsur yang sangat progresif, misalnya Ali Shariati yang tampil sebagai penganut teologi pembebasan. Setelah wafatnya Ali Shariati, sejumlah pemimpin Islam lain terutama Ayatollah Khomeini pura-pura mendukung tujuan yang sama. Namun pada dasarnya mereka mewakili kelas menengah tradisional di pasaran, yang agak reaksioner.

Pada tanggal 1 Mei 1979 kaum buruh mengadakan demonstrasi massa dengan satu setengah juta peserta di jalanan ibukota Tehran. Mereka mennaikkan tuntuntan seperti "Nasionalisasi seluruh industri!", "Ganyang imperialisme!", dan "Persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki!" Demonstrasi itu amat mengesankan, tetapi di beberapa tempat para peserta diserang oleh kelompok-kelompok ekstrim kanan. Golongan reaksioner sudah mulai mengerahkan tenaganya. Di saat yang sama, Partai Republik Islam menyelenggarkan sebuah rally terpisah dengan slogan anti-komunis dan himbauan agar kaum buruh bekerja lebih keras.

Tragisnya kaum Mojehadin tidak ikut demonstrasi buruh karena tidak mau dituduh "anti-Islam". Mereka mengambil sikap yang mendua dengan berteriak "Dukung dewan-dewan buruh!" sekaligus berteriak "Dukung Khomeini!".

Kejadian tanggal 1 Mei ini menunjukkan potensi revolusioner gerakan buruh, tetapi di saat yang sama menunjukkan ancaman dari sayap kanan dan kebingungan kelompok Mojahedin.

Sudah sebelum bulan Mei rezim Khomeini mulai menyerang gerakan-gerakan progresif. Semua perempuan disuruh memakai kerudung. Ketika kaum perempuan merayakan Hari Internasional Perempuan (International Women’s Day) mereka dipukul bahkan ditembaki oleh garda Muslim "Pasdaran". Kelompok reaksioner itu menyerbu toko buku pula dan membakar buku-buku, sedangkan markas-markas kelompok kiri digerebeg. Kemudian rezim mengadakan sebuah referendum yang diwarnai intimidasi dan kecurangan untuk menerapkan negara Islam.

Meskipun demikian, kelas buruh dan gerakan-gerakan radikal dan progresif tetap cukup kuat. Banyak tempat kerja yang masih dikuasai kaum buruh. Kaum tani mengambil alih tanah, sedangkan kaum perempuan dan tunakarya berdemo di jalanan. Rezim Khomeini mulai mencari akal untuk melemahkan perjuangan-perjuangan itu.

****

Pada tanggal 4 November 1979 sekelompok mahasiswa dengan dukungan Khomeini menduduki kedubes Amerika Serikat di Tehran. Semua kelompok kiri menyambut siasat Khomeini itu dengan antusias. AS memang telah mendukung Syah dan berperan reaksioner di Timur Tengah pada umumnya, dan imperialisme AS patut ditentang. Tetapi gerakan kiri revolusioner harus selalu menjaga independensinya dari rezim-rezim borjuis. Hal ini terlupakan oleh orang-orang kiri waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Partai Tudeh adalah sebuah partai Stalinis. Sedangkan kelompok Mojahedin dan kelompok Fedayin, yang betul-betul revolusioner, tidak punya hubungan organik denga kelas buruh. Selain itu, ketiga-tiganya mempunyai teori bahwa revolusi di Iran masih sedang melalui tahap "revolusi demokrasi" dan belum menjadi revolusi sosialis. Makanya mereka semua mencari aliansi dengan unsur-unsur borjuis yang dianggap demokratik atau anti-imperialis, sehingga mereka bisa tersedot ke dalam suasana nasionalis-religius dan fanatik yang dipicu oleh Khomeini.

Berdasarkan konsensus nasionalis-religius ini Khomeini berhasil memapankan lembaga-lembaga negara Islam yang semakin konservatif. Dewan-dewan di pabrik-pabrik dibubarkan. Kaum perempuan kehilangan sebagian besar dari hak mereka. Kelompok-kelompok kiri terpecah-belah.

Dalam revolusi di Iran kita meyaksikan potensi kelas buruh untuk menumbangkan seorang tiran, mengambil alih tempat-tempat kerja dan mengambil langkah di arah sosialisme. Tetapi di saat yang sama, kita melihat akibat tragis dari tidak adanya partai buruh Marxis revolusioner berbasis massa yang 100 persen independen dari semua kekuatan borjuis.

3. Fidel Castro dan revolusi Kuba

DI MASA pra-revolusi, penyair radikal Carlos Puebla menulis sebuah lagu:

Los caminos de mi Cuba

Nunca van a donde deben.
Jalan-jalan Kubaku

Tak pernah menuju ke arah yang benar.

 

Sebagian besar jutaan rakyat Kuba dan para simpatisan Castro di seluruh dunia pasti merasa begitu, melihat krisis yang dihadapi pulau tropis ini sejak runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Kuba mendapati diri terkepung, rakyatnya harus hidup melarat, dan ekonominya terpaksa membuka diri terhadap pasaran internasional yang sebelumnya mau ditentang oleh pemimpin utamanya, Fidel Castro.

Biang keladi semua kesulitan ini adalah imperialisme Amerika Serikat, yang penasaran melihat sebuah negeri kecil menantang dominasinya. Sejak tahun 1959, sembilan presiden AS telah berusaha meremukkan rezim Castro. Setelah gagalnya invasi di Teluk Babi yang disponsori CIA pada tahun 1961, AS menjalankan boikot ekonomi. Kuba bisa bertahan dengan bantuan Soviet sampai negara Soviet itu ambruk di zaman Gorbachev. Tetapi di dasawarsa 1990-an keadaan Kuba menjadi cukup parah.

Kewajiban utama kaum kiri adalah solidaritas dengan Kuba melawan imperialisme. Namun kita bisa membela Kuba secara lebih efektif, jika kita mempelajari pengalaman revolusi di negeri ini dengan saksama dan kritis.

Fidel Castro, Che Guevara dan para gerilyawan bisa merebut kekuasaan pada tahun 1959 karena kediktatoran Batista ambruk secara kurang-lebih spontan, sehingga terjadi sebuah kevakuuman politik. "Kaum berewok" (barbudos) mengambil alih kekuasaan dengan menyangkal bahwa mereka orang kiri atau komunis. "Revolusi kita bukan berwarna merah melainkan hijau buah zaitun," kata Castro merujuk ke rona seragam para gerilyawan, dan dia mengutuk "komunisme dengan konsep-konsepnya yang totalitarian". Dalam sebuah pidato di universitas Princeton di AS Castro menegaskan bahwa "Bertentangan dengan pola Revolusi Rusia dan model Marxis, revolusi di Kuba tidak berdasarkan perjuangan kelas … revolusi ini juga tidak berniat meniadakan kepemilikan swasta."

Castro memang telah bercanda, "Coba aku Stalin, aku mau jadi komunis", namun karya-karyanya sebelum tahun 1960an tidak memuat argumentasi atau kosa kata Marxis. Waktu mereka merebut kekuasaan, para "brewok" memang hanya sekelompok aktivis demokratik. Tetapi reform liberal-demokratik tidak gampang di hadapan kekuataan Amerika.

Ketika Castro menjalankan beberapa reform agraria yang agak moderat pada tahun 1969, bantuan finansial Amerika segera dihentikan. Setahun kemudian, ketika Uni Soviet menawarkan minyak mentah, perusahaan minyak barat seperti Texaco, Shell dan Esso menolak membersihkannya. Castro menasionalisi fasilitas mereka. AS melarang impor gula dari Kuba, Kuba membalas dengan mengambil alih lebih banyak perusahaan AS, kemudian AS menjalankan boikot total terhadap perdagangan Kuba termasuk makanan dan obat-obatan, dan juga berusaha menumbangkan Kastro dengan invasi di Teluk Babi.

Kuba harus menghadapi sebuah pilihan yang dihadapi oleh setiap revolusi. Apakah kaum revolusioner akan berusaha meluaskan revolusi ke negeri-negeri lain, supaya kaum imperialis bisa dikalahkan, atau kaum revolusioner akan berupaya untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik dalam perbatasan satu negeri saja.

Mula-mula Castro dan terutama Che Guevara tampaknya condong ke alternatif yang pertama, tetapi akibat-akibat orientasi internasionalis ini tidak pernah dipahami mereka dengan akurat. Panggilan Che untuk menciptakan "banyak Vietnam" melupakan hal yang paling utama: hanya kelas buruh sedunia mampu untuk membangun dan mempertahankan sebuah gerakan internasional revolusioner (contohnya Internasional Komunis muda tahun 1919-23). Che berorientasi ke pedesaan dan aksi-aksi gerilya, namum gerakan-gerakan tani belum pernah dalam sejarah mencapai tingkat internasional. Che sendiri gugur secara tragis dalam upaya ini.

Kaum pimpinan Kuba lainnya tidak pernah berusaha secara serius untuk membangun sebuah gerakan internasional, melainkan cukup awal sudah memilih alternatif yang nampaknya lebih aman, yaitu membangun "sosialisme dalam satu negeri" dengan bantuan Soviet.

****

Kita sudah melihat: tekanan imperialis yang mendorong Castro untuk menasionalisasi industri-industri, dan tekanan imperialis pula yang menyebabkan dia mencari sekutu dalam blok Soviet. Sebenarnya Kuba diperlakukan tidak adil dalam blok tersebut. Carlos Tablada, seorang penasihat Castro, mengakui pada tahun 1991 bahwa dalam jaringan ekonomi blok Soviet, "kami tidak diizinkan mengembangkan sebuah industri otomotif karena peranan ini diberikan kepada Cekoslovakia."

Prestasi ekonomi Kuba sebelum tahun 1990 harus disimak dalam konteks ini. Prestasi itu sangat tidak merata. Laju pertumbuhan yang 3% kurang pada tahun 1960an meningkat menjadi 7.5% antara 1970 and 1975 karena dibantu dengan suntikan modal Soviet. Kemudian merosot menjadi kira-kira 4% antara 1975 dan 1980. Ekonomi bergejolak secara tajam antara 1980 dan 1985 karena fluktuasi harga ekspor, kemudian agak mandeg: angka penghasilan nasional pada tahun 1989 tetap dibawah angka yang tercapai pada tahun 1985.

Kebijakan sosial menghasilkan buah yang cukup baik. Sistem kesehatan unggulan, seluruh masyarakat melek huruf, dan hubungan antar-ras agak baik juga. Distribusi kekayaan jauh lebih merata dibandingkan dengan, misalnya, negara tetangga Amerika Serikat.

Banyak pengamat kiri yang menyimak prestasi Kuba ini -- pertumbuhan ekonomi yang lumayan, dinas-dinas sosial yang bagus, hubungan antar-ras yang tidak serasis banyak negeri lain -- dan menarik kesimpulan bahwa revolusi Kuba sudah membangun sebuah masyarakat sosialis yang bagus. Bukankah Kuba sebelum revolusi itu merupakan negeri melarat?

Sebenarnya bukan. Kuba sebelum revolusi penghasilan ekonominya (per capita) kira-kira sederajat dengan Argentina, salah satu negeri yang paling maju di Amerika Selatan. Dinas kesehatan cukup bagus, 80% dari penduduk sudah melek huruf, dan rasisme (menurut Castro sendiri) tidak begitu berarti. Artinya: Kuba bukan neraka seperti digambarkan oleh golongan reaksioner di AS, tetapi juga bukan surga seperti yang dibayangkan banyak golongan kiri, melainkan prestasinya selama 30 tahun sedang saja.

Selain itu, "sosialisme" di Kuba kekurangan satu sifat yang terutama penting: demokrasi. Soeharto memerintah Indonesia selama 23 tahun tanpa harus menghadapi capres alternatif, dan itu kita anggap sebuah kediktatoran. Castro sudah berkuasa sejak tahun 1959 dan belum juga muncul capres alternatif. Soeharto membantah para pengkritiknya dengan menunjuk ke "demokrasi pancasila" yang dianggapnya lebih unggul dari demokrasi liberal ala barat, tapi kita tahu itu hanya akal-akalan saja. Castro dan para pendukungnya (termasuk banyak kaum kiri di barat) mengajukan argumentasi yang mirip: bahwa Kuba punya demokrasi khusus berdasarkan poder popular (kekuasaan kerakyatan).

Kenyataannya? Rezim Castro memang lebih toleran daripada bekas rezim Eropa Timur. Dan pada awalnya dia berkuasa melalui semacam "demokrasi langsung" dengan rally-rally besar-besaran. Tapi lama-lama dia membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih formal. Untuk itu, kelompok gerilyawan terlalu kecil.

Mereka tidak memobilisasi kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya untuk mengambil alih pemerintahan sendiri, melainkan mengundang Partai Komunis untuk bersatu dengan mereka. Partai Komunis itu sudah lama tidak revolusioner lagi, dan tidak begitu antusias dengan pemberontakan yang dijalankan si Castro. Tetapi mereka memang bermanfaat untuk menjadi sebuah birokrasi seperti di Rusia.

Proses politik di Kuba dikontrol secara ketat oleh rezim. Partai Komunis selalu memiliki mayoritas tunggal dalam semua lembaga politik. Mass media disensor. Para pengkritik dibredel bahkan dipenjarakan. Pengkritik ini memang banyak yang dari sayap kanan dan kontra-revolusioner, tapi tidak semua. Ahli sejarah sosialis Ariel Hidalgo telah menulis sebuah analisis Marxis yang membuktikan bahwa Cuba masih sebuah masyarakat berkelas. Dia berseru agar kelas buruh bangkit lagi untuk melakukan revolusi baru yang betul-betul sosialis. Kemudian Ariel Hidalgo dijebloskan di penjara.

Di kampung-kampung, masyarakat diawasi oleh para "Komite Pembela Revolusi" yang berperan seperti RW/RT di Indonesia. Keadaan kaum perempuan juga jauh dari memuaskan. Misalnya kepemimpinan Partai Komunis hampir semua laki-laki.

Walau rezim Castro mengaku sosialis, kaum buruh tidak menguasai proses produksi dan tidak boleh mogok kerja Serikat-serikat buruh peranannya mirip dengan SPSI. Pada tahun 1970 hal ini diakui oleh Mennaker:

"Secara teoretis, para pengelola mewakili kepentingan rakyat. Itu memang benar dan baik. Nah, boleh jadi si pengelola melukan kesalahan demi kesalahan … kaum buruh melihat itu dan merasa harus menerima nasib mereka saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa."

Kenapa situasi ini bisa terjadi, mengingat motivasi-motivasi progresif yang telah mengilhami kaum "berewok" yang merebut kekuasaan pada tahun 1959? Penindasan dan penghisapan terhadap kelas buruh merupakan akibat logis dari upaya membangun "sosialisme dalam satu negeri". Rezim mau mengembangkan ekonomi tanpa dibantu oleh revolusi-revolusi buruh di negeri-negeri lain. Untuk itu, harus mengeruk laba sebesar-besarnya buat di-investasi lagi dalam produksi. Artinya, rezim harus mengakumulasi kapital dari jerih payah kaum buruh. Para buruh diajak berkorban demi tujuan-tujuan revolusi, dan mula-mula mereka bersedia berkorban. Tetapi dalam jangka panjang, eksploitasi in hanya bisa berjalan terus dengan timbulnya struktur-struktur dominasi. Alhasil logika kapitalis muncul juga, walau tidak ada kelas pemilik modal swasta. Sebagai pengganti muncullah sebuah lapisan birokratis yang menjadi kelas penguasa baru. Lapisan ini semakin korup -- dan korupsi itu sulit diberantas karena tidak ada demokrasi.

Dalam krisis tahun 1990an, kecenderungan kapitalis ini menjadi lebih parah lagi. Setelah kehilangan tunjangan dari Uni Soviet dan Eropa Timur, Kuba harus membuka ekonominya dan ekonomi itu di- "dolarkan" dengan cepat. Jurang pemisah antara yang punya dolar dan yang tidak punya menjadi semakin besar.

Tentu saja kita tetap mesti membela Kuba melawan ancaman-ancaman imperialis. Boikot perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba harus kita lawan. Rakyat Kuba berhak menentukan nasib mereka sendiri, tanpa campur tangan dari luar. Namun rezim Castro tidak boleh diagungkan atau dijadikan sebuah model untuk revolusi di negeri-negeri lain.

4. Beberapa kesimpulan

MESKIPUN ketiga revolusi ini agak beraneka ragam, akan tetapi menonjolkan pula beberapa persamaan. Para revolusioner (bahkan yang mengaku Marxis) selalu menjalankan strategi nasionalis; tetapi masalah-masalah sosial yang mendasar dewasa ini tidak bisa diselesaikan tanpa orientasi internasional. Mereka sering mengandalkan pendekatan "strategi tahapan" (revolusi demokratik dulu) yang kerap mengakibatkan kekalahan atau distorsi. Dan mereka tidak berorientasi untuk membangun sebuah partai revolusioner, dan sebuah negara revolusioner, yang berdasarkan pada kekuasaan langsung dan demokratik kaum buruh sendiri. Di Iran dan Cina (1927) mereka kalah secara tragis. Di Cina (1949) dan Kuba mereka menang, tetapi tatanan masyarakat yang mereka bangun belum juga membebaskan kaum buruh dan rakyat

Kesalahan-kesalahan itu sebagian besar berasal dari fenomena Stalinisme, yang menjungkirbalikkan teori dan praktek Marxis. Negeri-negeri dunia ketiga hanya bisa lepas dari penindasan kapitalis jika kaum revolusioner mengkaji kembali masalah-masalah tersebut. Itu sebabnya Suara Sosialis berupaya untuk menyediakan sebanyak mungkin bahan tentang Marxisme.

Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan

salah satu karya Soe Hok Gie tentang pemberontakan PKI di Madiun ini dianyam demikian rupa seakan-akan kita membaca sebuah novel sejarah dramatis yang menegangkan. Tapi penulisnya cukup hati-hati untuk tetap bersikap objektif dalam analisisnya hingga fakta sebagai “suatu yang suci” dalam bangunan sejarah tetap ditempatkan dalam posisi yang terhormat.

“Engkau tahu siapa saya? Saya Musso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani meminta supaya saya menyerah pada engkau.
Lebih baik meninggal dari pada menyerah, walaupun bagaimana saya tetap merah putih.” Karena prajurit ini memang tidak bermaksud menembak mati Musso, ia lari ke desa di dekatnya. Sementara itu pasukan-pasukan bantuan di bawah Kapt. Sumadi telah datang. Musso bersembunyi di sebuah kamar mandi dan tetap menolak menyerah. Akhirnya ia ditembak mati. Mayatnya dibawa ke Ponorogo, dipertontonkan dan kemudian dibakar.

Edisi pertama buku ini diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta pada Januari 1997.

Di Bawah Lentera Merah adalah buku karangan Soe Hok Gie yang menarasikan satu periode krusial dalam sejarah Indonesia yaitu ketika benih-benih gagasan kebangsaan mulai disemaikan, antara lain lewat upaya berorganisasi. Melalui sumber data berupa kliping-kliping koran antara tahun 1917-1920-an dan wawancara autentik yang berhasil dilakukan terhadap tokoh-tokoh sejarah yang masih tersisa, penulisnya mencoba melacak bagaimana bentuk pergerakan Indonesia, apa gagasan substansialnya, serta upaya macam apa yang dilakukan oleh para tokoh Sarekat Islam Semarang pada kurun waktu 1917-an.

Di bawah pimpinan Semaoen, para pendukung Sarekat Islam berasal dari kalangan kaum buruh dan rakyat kecil. Pergantian pengurus itu adalah wujud pertama dari perubahan gerakan Sarekat Islam Semarang dari gerakan kaum menangah menjadi gerakan kaum buruh dan tani. Saat itu menjadi sangat penting artinya bagi sejarah modern Indonesia karena menjadi tonggak kelahiran gerakan kaum Marxis pertama di Indonesia.

Pertimbangan lain mengapa Di Bawah Lentera Merah menjadi penting adalah karena buku ini memotret bagaimana gagasan transformasi modernisasi berproses dari wacana tradisional ke wacana modern. Lebih khusus lagi Soe Hok Gie, melalui buku ini, mengajak kita mencermati bagaimana para tokoh tradisionalis lokal tahun 1917-an mencoba menyikapi perubahan pada abad ke-20 yang dalam satu dan lain hal, punya andil menjadikan wajah bangsa Indonesia seperti sekarang ini.

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta tahun 1999.

Catatan Seorang Demonstran (atau Catatan Harian Seorang Demonstran) adalah buku harian seorang aktivis mahasiswa bernama Soe Hok Gie yang diterbitkan pada tahun 1983. Buku ini sempat tampil sebentar dalam salah satu adegan film Ada Apa dengan Cinta? dan kemudian diangkat ke layar lebar dengan sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana. Saat film tahun 2005 tentang kehidupan Soe Hok Gie, Gie, diputar, buku ini diterbitkan ulang dengan sampul depan yang menunjukkan wajah Nicholas Saputra, yang berperan sebagai Soe Hok Gie dalam film tersebut.

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia, sebuah tinjauan ringkas Ken Budha Kusumandaru Anggota Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja 

Pengantar Pembuatan sebuah tulisan mengenai Sejarah Gerakan merupakan sebuah tugas besar yang luar biasa berat. Dinamika yang terjadi di dalam sebuah masyarakat selalu jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang dapat diuraikan oleh satu atau beberapa orang penulis. Dalam tulisan ini penulis hanya berkeinginan untuk memaparkan pembabakan yang telah ditempuh oleh gerakan buruh Indonesia, situasi ekonomi-politik yang sedang berkembang, metode-metode yang dipakainya dalam tiap babak, dan akibat yang dirasakan oleh kaum buruh Indonesia dalam tiap babak pergerakan. Tentu saja, tidak semua orang akan sepakat dengan pembabakan yang dibuat di sini. Pembabakan ini semata ditujukan untuk membedakan keterorganisiran, unsur-unsur yang berfungsi sebagai tulang punggung gerakan dan manfaat/mudharat yang dirasakan kaum buruh Indonesia ketika babak tertentu berlangsung. Diharapkan tulisan ini dapat membantu untuk membangkitkan ilham tentang bagaimana gerakan buruh harus dibangun untuk menghadapi tantangan dalam sebuah situasi tertentu yang berada di depan mata gerakan buruh. Sumber data untuk tulisan ini dapat dilihat pada bagian “Bahan Bacaan”. Latar Belakang Upaya memahami sejarah gerakan buruh Indonesia tidak akan lengkap tanpa memahami perkembangan industri dan kapitalisme di negeri ini. Dari sejarah industrialisasi inilah kita akan memahami perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu, dan mencari pola yang cenderung berulang dalam sejarah. Karena tanpa mempelajari sejarah, kita cenderung akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam sejarah tersebut. Masuknya Liberalisme di Indonesia dapat ditelusur pada penunjukan Herman Wilhelm Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels adalah seorang pemikir liberal radikal yang berniat membangun imperium Hindia Belanda sebagai benteng Liberalisme di Asia, yang kelak akan menggusur feudalisme dan mendirikan kapitalisme secara mengurat-mengakar. Daendels memulai upayanya dengan meneguhkan kekuasaan Hindia Belanda di hadapan raja-raja Nusantara, membongkar dinding benteng Batavia dan mempropagandakan manfaat tenaga kerja bebas. Namun, perang yang segera pecah dengan Inggris membuat Daendels terpaksa mengubah rencananya. Blokade armada Inggris di selat Malaka dan ancaman invasi Inggris membuat Daendels berbalik pada cara-cara lama untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda. Dari seorang pengajur “kerja bebas”, dia berbalik menjadi pemimpin salah satu era kerja paksa paling brutal dalam sejarah Nusantara: pembangunan jalan raya militer dari Anyer ke Panarukan. Serbuan Inggris dilancarkan setelah masa jabatan Daendels habis. Penguasa Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles merasa jijik dengan adaptasi liberalisme yang setengah hati dari Daendels dan berangkat untuk mereformasi perekonomian Hindia Belanda. Terutama, Raffles memperkenalkan penghapusan perbudakan dan pajak yang dibayar dengan uang. Raffles tidak sempat menyelesaikan reformasinya karena kekalahan Napoleon di Eropa, dan perjanjian damai yang ditandatangi kemudian, memaksanya untuk menyerahkan lagi kekuasaan atas Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda. Kembalinya kekuasaan Hindia Belanda memang tidak lantas menghapuskan pencapaian Raffles. Setidaknya, di kota-kota di mana terdapat garnisun tentara Belanda, perbudakan merupakan hal ilegal. Patroli Belanda juga sangat berhasil dalam pencegatan atas operasi perampasan budak (slave raid) yang dilakukan para pedagang budak, yang terutama berasal dari keturunan Arab. Para budak yang dibebaskan, serta para pedagangnya tentu, kehilangan penghidupannya berkat keberhasilan ini. Merekalah “pekerja-pekerja bebas” pertama di Nusantara. Namun, sistem ekonomi Nusantara, terutama Jawa, tidaklah siap untuk menyerap tenaga kerja bebas ini. Feudalisme masih terlalu kuat. Sebagai gantinya Pemerintahan pendudukan Inggris dan Hindia Belanda mengintrodusir usahawan keturunan Cina sebagai penyangga agar para pekerja bebas ini dapat menjadi kekuatan produktif yang baru. Sebagai reaksi atas perubahan tata cara perekonomian ini, termasuk perubahan dalam komposisi aktor-aktornya, muncullah berbagai perlawanan yang bertujuan mengembalikan supremasi cara-cara feudal dalam mengelola perekonomian. Salah satu perlawanan reaksioner terhadap menguatnya liberalisme ini adalah yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro ini, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan “strategi benteng” (benteng-stelsel) di mana mereka membangun jaringan benteng untuk mengunci gerakan pasukan-pasukan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro memang berhasil dipatahkan, tapi Pemerintah Hindia Belanda kehilangan banyak sekali uang untuk membiayai pembangunan benteng-benteng itu. Oleh karenanya, sekali lagi, pasang naik liberalisme dihambat oleh keperluan untuk selekas mungkin mengerahkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja, dengan biaya sekecil-kecilnya. Pada masa itu, satu-satunya industri yang dimungkinkan di Nusantara, adalah industri tanaman komersial. Oleh karena itu, pilihan yang diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah penerapan cultuure stelsel, yang dalam sejarah Indonesia lebih dikenal sebagai “Tanam Paksa”. Tanam Paksa sesungguhnya bukan satu hal baru bagi petani, terutama di Jawa. Sistem feudal mengharuskan petani menyerahkan sebagian dari hasil panennya untuk dinikmati para pangeran dan raja-raja. Bahkan, pada puncaknya, hanya 190 orang kulit putih yang terlibat dalam pelaksanaan Tanam Paksa (90 penyelia tanaman, 100 supervisor). Pemerintah Hindia Belanda hanya membuat sistem ini berjalan lebih efisien dengan dua cara: diperkenalkannya sistem administrasi modern (dalam ukuran masa itu) dan sistem sub-kontrak. Babak I: Masa Gerakan Tak Teroganisir Diterapkannya sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch (1830-1870) adalah satu masa penting dalam sejarah gerakan buruh. Pada masa inilah para petani di Nusantara, utamanya di Jawa (sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda), mulai dihancurkan prikehidupannya sebagai petani dan diubah paksa menjadi buruh tani. Tentu saja, di bawah akumulasi primitif yang diterapkan dalam sistem tanam paksa, para buruh tani ini tidak memperoleh upah. Kondisi kerjanya lebih mirip corvee labor atau pekerja paksa. Para petani Jawa diperkenankan memiliki tanah, namun harus membayar pajak natura berupa keharusan untuk menyerahkan sebidang tanahnya untuk tanaman komersial yang laku di Eropa. Pilihan lain adalah menyerahkan 66 hari dalam setahun untuk bekerja pada perkebunan milik Gubernemen. Tepatlah jika istilah koeli dipakai pada jaman itu. Dalam masa ini, dimulailah proses di mana prikehidupan tani feudal mulai digantikan oleh sebuah prikehidupan di mana kerja tidak lagi dikaitkan dengan tanah milik, melainkan dengan sebuah lembaga pencetak profit—dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Kerajaan Belanda. Era Liberal yang menyusul tahun-tahun Tanam Paksa menyebabkan tumbuh suburnya perkebunan swasta menggantikan perkebunan milik Kerajaan Belanda. Struktur pedesaan Jawa pun digerus oleh struktur industrial, sekalipun masih berupa industri ekstraktif. Perkebunan-perkebunan swasta pun dibuka di Sumatra, dengan sumber tenaga kerja para koeli kontrak—yang didatangkan dari Jawa atau Semenangjung Melayu. Kontrak-kontrak ini disertai ancaman poenale sanctie yang kejam. Kondisi kerja yang demikian buruk memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebuah gerakan buruh: pemogokan. Salah satu pemogokan pertama dalam sejarah Indonesia tercatat di tahun 1882 di Yogyakarta, di mana pada puncak gelombang pemogokan ini 21 pabrik gula terpaksa menghentikan produksinya karena pemogokan. Isu yang diangkat adalah 1) Upah; 2) kerja gugur-gunung (kerja rodi wajib) yang terlalu berat; 3) kerja jaga 1 hari tiap 7 hari; 4) kerja moorgan yang tetap dijalankan padahal tidak lazim lagi; 5) upah tanam sering tidak dibayar; 6) banyak pekerjaan tidak dibayar padahal bukan kerja wajib; 7) harga yang dibayar pengawas terlalu murah dibandingkan harga pasar; 8) pengawas Belanda sering memukul petani. Apakah Anda merasa akrab dengan tuntutan-tuntutan ini? Tiadanya pengorganisasian modern untuk mendukung pemogokan-pemogokan ini menyebabkan terjadinya kekalahan demi kekalahan di pihak kaum buruh. Para sejarawan juga enggan melakukan pencatatan terhadap pergerakan ini terutama karena tiadanya keteraturan dalam pemogokan-pemogokan tersebut. Babak II: Terbentuknya Serikat-serikat Buruh Serikat-serikat buruh di Hindia Belanda mulai dibangun oleh buruh-buruh kulit putih. Perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sendiri membuat banyak buruh warga negara Belanda membentuk serikat buruh di negeri-negeri jajahan. Banyaknya buruh kulit putih di negeri jajahan ini juga bersangkutan dengan semakin berkembangnya industri, terutama industri perkebunan, yang kemudian menuntut dikembangkannya sarana transportasi yang menghubungkan lahan kebun, pabrik dan pasar-pasar, didirikannya sekolah-sekolah untuk mencetak tenaga perkebunan yang handal dari kalangan pribumi, maupun perluasan jajaran birokrasi yang diperlukan untuk mengatur perekonomian modern yang lebih kompleks tersebut. Berturut-turut lahirlah Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap (1897), Statspoor Bond (serikat kereta api negeri, 1905), Suikerbond (serikat buruh gula, 1906), Cultuurbond Vereeniging v. Asistenten in Deli (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907), Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie (serikat buruh kereta api dan trem, 1908), dll. Sekalipun pada awalnya serikat-serikat buruh ini dibangun oleh buruh-buruh kulit putih, namun semangat internasionalis dari gerakan buruh, yang saat itu sedang kuat di Eropa, meluber juga ke Hindia Belanda. Banyak serikat buruh yang tadinya eksklusif untuk kulit putih ini perlahan-lahan membuka pintu untuk bergabungnya buruh-buruh pribumi. Selain itu, persinggungan antara buruh-buruh pribumi dengan buruh-buruh kulit putih telah menularkan pula keinginan untuk membangun serikat buruh sendiri di kalangan pribumi. Di antara serikat-serikat buruh yang dibangun oleh pribumi, layak disebut Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (1911), Persatoean Goeroe Bantoe (1912) dan Personeel Fabriek Bond (1917). PFB adalah sebuah serikat buruh yang dibentuk oleh Soerjopranoto, yang kelak akan dikenal sebagai salah seorang “radja mogok” Hindia Belanda. Dari beberapa serikat buruh yang dibentuk oleh buruh-buruh kulit putih, salah satu yang terpenting adalah VSTP. VSTP, yang didirikan 14 November 1908 di Semarang, dengan cepat menyerap buruh-buruh pribumi ke dalam jajarannya. Pada tahun 1914, buruh-buruh pribumi ini telah mendapat tempat dalam jajaran pimpinan tertinggi VSTP—di mana 3 dari 7 anggota pimpinan pusatnya adalah pribumi. Tahun 1915, VSTP telah menerbitkan sebuah koran dalam bahasa Melayu, bertajuk Si Tetap. Salah satu dari tiga orang pribumi yang terpilih dalam pimpinan pusat VSTP ini adalah seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Semaoen. Semaoen adalah seorang organiser yang sangat giat dan, semenjak bergabung dengan VSTP di tahun 1914, sampai tahun 1920 dia telah mendirikan 93 cabang VSTP di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1923, anggota VSTP tercatat berjumlah 13.000 orang atau ¼ dari total buruh industri kereta api di Hindia Belanda. Semaoen dan Soerjopranoto kemudian menyatukan kekuatan dan berdirilah PPKB (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh) di tahun 1919. Semaoen menjadi ketua sedang Soerjopranoto menjadi wakilnya. Sejak berdirinya PPKB ini dimulailah era pemogokan di mana kedua pimpinan PPKB ini lantas dikenal sebagai “si radja-radja mogok”. Pemogokan menjadi senjata utama PPKB menimbang metode perjuangan yang dipilihnya: “PPKB akan memasakkan itu dengan 3 djalan yang ada, jaitu: ‘Berichtiar mendapat kuasa dalam pemerintahan negeri supaja negeri terperintah—oleh—rakyat—sendiri mengurus djalannya redjeki.’ (sosial demokratisch politiek), ‘mengeratkan kaum buruh dalam pekerdjaannya guna merobah nasibnja’ (vakstrijd), ‘mengadakan perdagangan oleh—dan—buat—rakjat (koperasi).” Berhadapan dengan gelombang pemogokan yang terutama ditulangpunggungi oleh PFB dan VSTP, pemerintah Hindia Belanda awalnya berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial yang harmonis lewat “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura”. Namun, karena keterlibatan banyak aktivis buruh dalam ISDV (Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia) dan kedekatan dengan isu-isu hak menentukan nasib sendiri, pemerintah Kolonial lantas mengambil tindakan yang lebih keras. Ditetapkanlah UU Larangan Mogok (161 bis), UU Penghasutan dan Penghinaan pada Pemerintah (151 bis dan 151 TER)—UU Penghasutan dan Penghinaan ini di kemudian hari diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam KUHP dan dikenal sebagai “pasal-pasal karet.” Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa gerakan buruh di seputar tahun 1920-an adalah gerakan teroganisir pertama di Indonesia yang menempatkan penggulingan kekuasaan kolonial sebagai salah satu tujuan perjuangannya. Apalagi,di tahun 1920, Semaoen telah memimpin peralihan ISDV menjadi Partai Komunis Hindia, lalu tujuh bulan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia—ini menjadikan PKI sebagai organisasi nasional pertama yang terang-terangan menggunakan kata “Indonesia”. Persoalan penggulingan kekuasaan kolonial inilah yang kemudian membuat pemerintah Kolonial bertindak keras. Para pimpinan buruh ditangkapi dan dibuang ke berbagai tempat. Semaoen sendiri dibuang ke Negeri Belanda. Pasca penangkapan terhadap para pimpinan buruh ini, generasi berikutnya ternyata bersikap lebih keras terhadap pemerintahan kolonial. Mereka ini, terutama yang tergabung dalam PKI, menganjurkan dilakukannya pemberontakan terbuka oleh buruh untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Rencana untuk memberontak ini direalisasikan di tahun 1926. Tidak banyak yang diketahui mengenai rencana pemberontakan ini. Berbagai keterangan menggambarkan pemberontakan ini secara simpang-siur. Jika memoar Hatta dapat dipercaya, rencana ini sesungguhnya adalah sebuah rencana setengah matang, yang tidak dikoordinasikan dengan baik, tidak melibatkan front perjuangan yang luas dan dilancarkan secara prematur. Apapun yang sesungguhnya terjadi, pemberontakan 1926 ini adalah pemberontakan buruh yang sejati, yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh kaum buruh. Pemberontakan ini adalah juga pemberontakan pertama yang dilancarkan secara terbuka untuk tujuan menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan yang gagal ini merugikan gerakan buruh. Tercatat 4500 orang pimpinan gerakan buruh dijebloskan ke penjara dan 1300 lainnya dibuang ke Boeven Digul (di Papua Barat sekarang). Praktis, gerakan buruh kehilangan sebagian besar pimpinannya, yang sudah terlatih membangun gerakan buruh selama belasan tahun. Babak III: Konservatisme Gerakan Buruh Kekalahan Pemberontakan 1926 melucuti gerakan buruh dari pimpinan-pimpinannya yang radikal dan berwatak revolusioner. Yang tersisa adalah para pimpinan yang konservatif, yang berwatak pasifis dan condong kepada ideologi keserasian antara buruh dan kapitalis. Salah satu bentuknya muncul dalam gagasan Dr. Soetomo, yang mengajukan bahwa buruh harus memisahkan dirinya dari partai politik, harus juga memusatkan perhatian pada upaya-upaya memperbaiki nasib dan tidak bersentuhan dengan aksi-aksi politis. Soetomo mendukung berdirinya Persatoean Serikat Sekerdja Indonesia di Surabaya, tahun 1930. Dia juga mendukung adanya asas tunggal untuk serikat-serikat sekerja semacam itu. Ide ini menyebar luas di kalangan gerakan buruh. Di tahun 1941, menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, berdirilah Gabungan Serikat-serikat Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang berideologi semangat damai dalam perusahaan dan “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti.” Pada tahun itu juga Jepang masuk ke Indonesia, dan semua gerakan politik di Indonesia (termasuk gerakan buruh) dibungkam total oleh pemerintahan Fasis Jepang dan terpaksa bergerak di bawah tanah. Babak IV: Buruh Berpolitik Selepas penjajahan Jepang, gerakan buruh menggeliat bangkit dari kehidupan bawah tanahnya. Tidak sampai sebulan setelah Proklamasi Agustus 1945, didirikanlah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pada gilirannya, BBI melahirkan pula Partai Buruh, Lasjkar Buruh Indonesia sebagai sayap bersenjata, dan Barisan Buruh Wanita (BBW) sebagai sayap perempuan dari gerakan buruh. Di tahun 1946, BBI berubah nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Tahun itu juga, GASBI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) membentuk SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Keterlibatan SOBSI dalam Proklamasi Madiun (1948), dan represi yang menyusulnya, menyebabkan gerakan buruh agak terseok-seok selama beberapa lama. Namun, di tahun 1950, ketika Soekarno memutuskan untuk mengundang unsur-unsur progresif dalam pembentukan kabinetnya, SOBSI telah kembali berdiri dan semakin menguat dalam dasawarsa tersebut. Pada dasawarsa tersebut, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan terkuat di Indonesia, dengan 2,5 juta anggota dan 34 serikat buruh anggota. Selain SOBSI, ada dua lagi serikat buruh beraliran progresif yang patut disebut. Yang pertama adalah GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia) yang dekat dengan Partai Murba. Partai Murba sendiri adalah hasil pengembangan dari sekelompok orang yang di tahun 1946 memisahkan diri dari SOBSI. Dalam kongresnya tahun 1951, GASBRI berubah nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia). Yang kedua adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) yang didirikan tahun 1947. SARBUPRI memiliki kedekatan dengan SOBSI dan ormas-ormas lain yang juga dekat dengan PKI. Ketiga serikat buruh ini kerap mengadakan pemogokan besar yang berujung pada kemenangan bagi buruh. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1921-1955 terjadi 11.763 pemogokan yang melibatkan 918.739 buruh. Aksi-aksi nasionalisasi yang dilancarkan oleh serikat-serikat ini menghasilkan kemenangan besar di mana-mana, sekalipun kemudian kemenangan ini tidak banyak mereka nikmati—malah banyak perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi kemudian malah diambil-alih oleh Angkatan Darat. Tuntutan untuk dilibatkan dalam proses produksi juga berhasil dimenangkan. Presiden Soekarno mendukung program ini dan memerintahkan membentuk Dewan Perusahaan di tahun 1960, di mana buruh berkedudukan dalam Dewan Pertimbangan. Kehadiran tiga serikat buruh besar yang beraliran progresif ini menyebabkan partai-partai politik lainnya juga berusaha untuk membangun serikat buruhnya sendiri. PNI membangun Kesatuan Buruh Marhaen (KBM, berdiri 1952), NU membentuk Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi, berdiri 1956), PSII membentuk GOBSI di tahun 1959, orang-orang Katolik membangun Ikatan Buruh Pantjasila dan Masjumi mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). SBII inilah yang kelak memainkan peranan penting dalam mengubah wajah gerakan serikat buruh, terutama memasuki era Orde Baru. SBII menganut ideologi harmoni. Bagi mereka, jangan sampai ada permusuhan antara buruh dengan majikan. Jadi, apabila ada perselisihan perburuhan, SBII akan mengusahakan bantuan materiil pada buruh yang menjadi korban, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. Ini supaya lambat-laun akan terjadi perdamaian dan harmoni di setiap pusat-pusat buruh. Pada tahun 1959, SBII terkena dampak dari pembubaran Masjumi atas perintah Soekarno—dengan alasan keterlibatan Masjumi dalam pemberontakan PRRI-Permesta. SBII kemudian bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo). Jusuf Wibisono, salah satu pendiri Gasbiindo, menelurkan konsep Bahaya Merah di Indonesia. Untuk membendung “Bahaya Merah” ini, Wibisono kemudian bekerja sama dengan Angkatan Darat membangun Badan Kerdjasama Buruh-Militer (BKS BuMil) dan menjadi salah satu pendukung utamanya. Angkatan Darat juga mensponsori pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961. Para perwira Angkatan Darat yang terlibat dalam PRRI-Permesta, seperti Zulkifli Lubis dan Sumual, ditempatkan sebagai pimpinan SOKSI. Ketua SOKSI, Jenderal Suhardiman, juga merangkap sebagai Presiden Direktur dari PT. PP Berdikari. Berhadapan dengan kebangkitan dan penguatan serikat-serikat buruh yang berorientasi pada ideologi “harmoni”, yang dekat dengan tentara dan yang jelas-jelas dipimpin oleh militer-pengusaha ini, serikat-serikat buruh beraliran progresif malah mengalami berbagai kemunduran. Tentu saja jumlah anggota mereka meningkat. SOBSI saja tercatat memiliki 3,3 juta anggota di tahun 1960-an, belum kedua serikat buruh progresif lainnya. Namun, di antara mereka sendiri sulit untuk bekerja sama. Perasaan saling curiga, yang sebagian di antaranya didorong oleh pertikaian di kalangan gerakan progresif internasional, menghambat kerjasama efektif antara SOBSI dan SARBUPRI dengan SOBRI. Di samping itu, ruang politik yang terbuka lebar, di antaranya adalah partisipasi dalam penyusunan UU Perburuhan no 22/57 dan 12/64, menyebabkan ketiga serikat buruh progresif ini menurunkan aktivitasnya di basis. Antara tahun 1955-59 hanya terjadi 631 kali pemogokan yang diikuti 441.900 orang buruh. Terjadi penurunan perlawanan nyaris sampai setengah dari apa yang kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ketika badai datang di pertengahan dasawarsa 1960-an, gerakan buruh progresif tidak siap untuk menghadangnya. Babak V: Pembungkaman Gerakan Buruh Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 membalikkan keadaan secara drastis. Tuduhan yang dilontarkan Angkatan Darat bahwa PKI mendalangi peristiwa penculikan jenderal-jenderal, dan pembantaian aktivis gerakan rakyat yang terjadi sesudahnya, praktis menghancurkan struktur dan sendi-sendi kekuatan gerakan buruh progresif. Orde Baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis buruh progresif tengah meregang nyawa di tangan para pembunuh yang sampai sekarang tidak pernah diadili. Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada perusahaan-perusahaan asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek yang kemudian dikelola oleh mitra-mitra dan kerabat dekatnya. Dengan bantuan Frederich Ebert Stiftung, sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat Jerman yang pro pasar bebas, pemerintahan militer ini juga merekonstruksi gerakan buruh. Melalui sebuah seminar yang disponsori FES di tahun 1971, disusunlah konsep baru serikat buruh Indonesia yang akan didukung oleh Orde Baru: 1. Gerakan Buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun; 2. Keuangan organisasi tidak boleh tergantung dari pihak luar; 3. Kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal-soal sosial ekonomis; 4. Penataan ulang serikat-serikat buruh yang mengarah pada penyatuan; 5. Perombakan pada struktur keserikatburuhan, mengarah pada serikat sekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang diketuai Agus Sudono, mantan ketua Gasbiindo, dan sekjennya adalah Suwarto, seorang mantan perwira Opsus (Operasi Khusus, pendahulu Kopkamtib). Di bawah komando dua orang petinggi Golkar ini, serikat buruh memang dilepaskan dari kekuatan politik manapun—dan jatuh ke dalam cengkeraman Golkar. Jajaran pengurus FBSI selalu diambil dari kader-kader Golkar. Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu, mirip dengan “organisasi-organisasi profesi” lainnya seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana. Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek sebagai sogokan bagi buruh yang sekarang tidak lagi memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Babak VI: Kebangkitan Kembali Gerakan Buruh Progresif Biar bagaimanapun rejim Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993 ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo. Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha ini menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa. Salah satu bukti kebugaran gerakan buruh progresif kontemporer ini adalah kemampuannya untuk selama tiga tahun berturut-turut menyelenggarakan Mayday, yang terpimpin oleh ABM, dan diikuti puluhan (mungkin malah ratusan) ribu buruh di seluruh Indonesia. Penutup Dalam sejarah Indonesia, liberalisme tidak pernah berhasil menancapkan kukunya dengan kokoh dan mematangkan negeri ini sebagai benteng industrialisasi. Berkali-kali tata-kelola industri di Hindia Belanda, dan kemudian Indonesia, harus menyerah dan berkompromi dengan model penghisapan primitif yang bercirikan kerja paksa. Oleh karena itu pula sikap industri, dan juga pemerintah yang berdiri di belakang industri itu, hampir selalu bersikap reaksioner terhadap gerakan buruh yang muncul sebagai perlawanan terhadap metode industrial yang kejam itu. Industri, sepanjang sejarah Indonesia, hampir selalu dibangun dari atas, dan mengabdi pada kepentingan penguasa. Sebab itu pulalah sepanjang sejarahnya, gerakan buruh telah mengalami pasang-surut yang tiada hentinya, yang mencerminkan relasi gerakan buruh terhadap kekuasaan, bukan terhadap industri semata-mata. Setiap kali gerakan buruh mengalami pasang, itu pasti karena pengorganisiran yang militan di basis-basis, dan disertai dengan semangat berpolitik. Dan setiap kali gerakan buruh mengalami pukulan balik, itu niscaya disebabkan oleh ketergesa-gesaan, oleh mengendurnya militansi di basis-basis atau oleh keterlenaan akibat politik parlementarisme. Gerakan buruh berlandaskan pada kolektivisme, pada pengorganisiran, pada propaganda yang sabar dan pendidikan yang tidak kenal menyerah, dan penggabungan antara perlawanan sosial-ekonomi dengan perlawanan politik untuk berkuasa. Jika gerakan buruh mengingat ini, dan konsisten melaksanakannya, dia akan kuat dan bugar. Tapi, jika dilupakan, maka gerakan buruh akan letih-lesu, dan akan tercengkeram oleh politiknya kaum pemodal. Bahan Bacaan Cahyono, Edi. Gerakan Serikat Buruh dari Masa Ke Masa: Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru. Jakarta: Hasta Mitra. tanpa tahun. Brown, Colin. A short history of Indonesia : the unlikely nation?. Crows Nest: Allen & Unwin. 2003 Taylor, Jean Gelman. Indonesia : Peoples And Histories. New Haven: Yale University Press. 2003.

Untuk Internasionale Kelima

Ditulis oleh International Marxist Tendency

Minggu, 21 Maret 2010 22:20

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: apakah kita membutuhkan sebuah Internasionale? Marxisme berwatak internasionalis. Jika tidak, Marxisme bukan apa-apa sama-sekali. Sudah sejak awal gerakan kita, yakni dalam lembaran-lembaran Manifesto Komunis, Marx dan Engels menulis: “Kaum pekerja tidak mempunyai negeri.”
Internasionalisme Marx dan Engels bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Internasionalisme mereka juga bukan hasil dari pertimbangan-pertimbangan sentimental. Internasionalisme mereka mengalir dari fakta bahwa kapitalisme berkembang sebagai sebuah sistem dunia – dari perekonomian-perekonomian dan pasar-pasar nasional yang berbeda muncullah suatu keseluruhan yang tunggal, tak terbagi, dan saling-bergantung: pasar dunia.

Pada masa sekarang ini prediksi para pendiri Marxisme tersebut telah didemonstrasikan secara brilian dan tepat. Dominasi yang mencekik dari pasar dunia adalah fakta yang paling menentukan dalam zaman kita. Tidak ada satu negeri pun, betapapun besar dan berkuasanya – bahkan AS, Tiongkok, dan Rusia sekalipun – dapat berdiri-teguh lepas dari tarikan kuat pasar dunia. Faktanya, inilah bagian dari sebab-musabab jatuhnya Uni Soviet.

Internasionale Pertama dan Internasionale Kedua

Sejak awalnya, Liga Komunis adalah sebuah organisasi internasional. Tapi pembentukan International Workingman’s Association (IWA = Perhimpunan Kaum Pekerja Internasional [Internasionale Pertama]) pada 1864 merepresentasikan sebuah langkah kualitatif ke depan. Tugas historis dari Internasionale Pertama adalah menegakkan prinsip-prinsip utama, program, strategi, dan taktik Marxisme revolusioner dalam skala dunia. Namun, pada kelahirannya, IWA bukan sebuah Internasionale Marxis, melainkan sebuah organisasi yang amat-sangat heterogen, yang terdiri dari kaum serikat buruh Inggris yang reformis, orang-orang Prancis para pengikut Proudhon, orang-orang Italia pengikut Mazzini, kaum anarkhis, dan lain-lainnya yang serupa dengan itu. Dengan mengombinasikan keteguhan prinsip dengan keluwesan taktik, lambat-laun Marx dan Engels memenangkan mayoritas.

IWA berhasil meletakkan fondasi-fondasi teoritis bagi sebuah Internasionale revolusioner yang sejati. Akan tetapi IWA tidak pernah menjadi sebuah Internasionale massa rakyat-pekerja yang riil. Sesungguhnya IWA merupakan sebuah antisipasi terhadap masa depan. Internasionale Sosialis (Internasionale Kedua), yang diluncurkan pada 1889, dimulai di mana Internasionale Pertama berhenti. Tidak seperti Internasionale Pertama, Internasionale Kedua berawal sebagai sebuah Internasionale massa rakyat-pekerja yang menghimpun dan mengorganisir jutaan kaum pekerja. Internasionale Kedua mempunyai partai-partai massa dan serikat-serikat buruh di Jerman, Prancis, Inggris, Belgia, dsb. Bahkan Internasionale Kedua berdiri, setidaknya dalam kata-katanya, di atas dasar Marxisme revolusioner. Nampaknya masa depan sosialisme dunia bakal terjamin.

Namun Internasionale Kedua terbentuk pada masa ketika kapitalisme sedang menikmati sebuah periode pertumbuhan yang panjang. Ini mendatangkan kemalangan bagi Internasionale Kedua. Ini tertoreh pada mentalitas lapisan kepemimpinan Partai-partai Sosial Demokratik dan serikat-serikat buruh. Periode 1871-1914 adalah periode klasik Sosial Demokrasi. Di atas basis periode panjang pertumbuhan ekonomi, kapitalisme dapat memberikan konsesi-konsesi kepada klas pekerja, atau lebih tepatnya kepada lapisan atas klas pekerja.

Pembentukan sekian banyak kasta pejabat serikat buruh, birokrat Partai, dan kaum pengejar-karir parlementer mengakibatkan proses degenerasi. Dalam proses itu birokrasi semakin menceraikan dirinya dari massa rakyat-pekerja dan anggota-anggota partai. Lambat-laun dan dengan cara yang nyaris tak kentara, tujuan-tujuan revolusioner pupus dari pandangan. Para pemimpin terserap ke dalam rutinitas harian parlementer atau aktivitas serikat buruh. Akhirnya, teori-teori pun diciptakan untuk membenarkan penolakan mereka terhadap prinsip-prinsip revolusioner.

Ini adalah basis material dari degenerasi nasional-reformis yang dialami oleh Internasionale (Sosialis) Kedua. Degenerasi ini terungkap dengan kejam pada 1914, ketika para pemimpin Internasionale Kedua memberikan suara untuk menyetujui perang dan mendukung burjuasi “mereka” dalam Perang Dunia Kedua – yang tak lain merupakan peperangan antar-imperialis.

Internasionale Ketiga

Internasionale Ketiga (Komunis Internasional) berdiri pada tataran yang secara kualitatif lebih tinggi daripada kedua pendahulunya. Seperti IWA pada titik-tinggi perkembangannya, Internasionale Ketiga berdiri demi suatu program yang jelas-jemelas berwatak revolusioner dan internasionalis. Seperti Internasionale Kedua, Internasionale Ketiga mempunyai basis massa jutaan kaum pekerja. Sekali lagi, nampaknya nasib revolusi dunia berada di dalam tangan yang baik.

Di bawah pimpinan Lenin dan Trotsky, Komunis Internasional mempertahankan garis yang tepat. Tapi terisolasinya Revolusi Rusia di dalam kondisi-kondisi material yang sangat buruk serta keterbelakangan budaya membuat Revolusi Rusia mengalami degenerasi birokratik. Faksi birokratik yang dipimpin oleh Stalin mengambilalih kendali, khususnya setelah Lenin meninggal dunia pada 1924.

Leon Trotsky dan Oposisi Kiri berupaya mempertahankan tradisi-tradisi Oktober yang tak bercela dari serangan reaksi Stalinis. Mereka berjuang untuk mempertahankan tradisi-tradisi Leninis tentang demokrasi-pekerja dan internasionalisme proletarian. Tetapi mereka berjuang melawan arus. Kaum pekerja Rusia telah habis-terkuras tenaganya oleh tahun-tahun peperangan, Revolusi, dan Perang Sipil. Di lain pihak, birokrasi makin merasa percaya diri, mendorong kaum pekerja ke pinggir dan mengambilalih Partai.

Dengan sakit Lenin yang terakhir dan kemudian disusul dengan kematiannya, birokrasi di bawah Stalin dan Bukharin mengemudikan kebijakan sayap-kanan: berdamai dengan para Kulak (petani kaya) dan unsur-unsur kapitalis lainnya di Rusia, serta berupaya membangun blok dengan yang disebut-sebut sebagai unsur-unsur borjuis progresif di negeri-negeri kolonial (Chiang Kai-shek di Tiongkok) dan birokrasi Partai Buruh di Barat (Komite Anglo-Soviet). Kebijakan oportunis ini menyebabkan Revolusi Tiongkok mengalami kekalahan berdarah, hilangnya kesempatan di Inggris pada 1926, dan yang lebih penting di Jerman pada 1923.

Dengan kekalahan-kekalahan revolusi internasional, kaum pekerja Soviet kian kecewa dan terdemoralisasi. Sebaliknya, birokrasi dan faksi Stalinis di tubuh Partai memperoleh kekuatan baru dan rasa percaya diri. Setelah kekalahan Oposisi Kiri-nya Trotsky (1927), Stalin yang membakar jari-jarinya dengan kebijakan pro-Kulak pecah dengan Bukharin dan berayun ke posisi ultra-Kiri dengan memaksakan kolektivisasi di Rusia dan pada saat yang sama memaksakan kepada Komintern kebijakan “Periode Ketiga” yang gila.

Trotsky dan para pengikutnya, yakni para Bolshevik-Leninis, dikeluarkan dari Partai Komunis dan Komintern. Kemudian mereka difitnah, dianiaya, dipenjarakan, dan dibunuh. Stalin menarik sebuah garis-darah yang memisahkan birokrasi yang merampas kekuasaan dan mengkhianati Revolusi Oktober dengan kaum Trotskyis yang berjuang untuk mempertahankan ide-ide Bolshevisme-Leninisme yang sejati.

Oposisi Kiri Internasional

Potensi luar biasa dari Internasionale Ketiga telah dihancurkan dengan berkuasanya Stalinisme di Rusia. Degenerasi Stalinis di Uni Soviet merusak para pemimpin yang belum matang dari Partai-partai Komunis di luar negeri. Lenin dan Trotsky bersandar pada revolusi kaum pekerja internasional untuk melindungi masa depan Revolusi Rusia dan Negara Soviet. Tapi Stalin dan para pendukungnya bersikap acuh tak acuh terhadap revolusi dunia. Teori “sosialisme di dalam satu negeri” mengekspresikan cara-pandang birokrasi yang terkungkung dalam batas-batas nasional, yang memandang Revolusi Tiongkok semata-mata sebagai sebuah alat kebijakan luar negeri Moskow.

Hasil yang terburuk adalah yang terjadi di Jerman. Trotsky menyerukan pembentukan front-persatuan para pekerja Komunis dan Sosial-Demokratik untuk berjuang menghadapi bahaya Nazi. Akan tetapi peringatan-peringatan Trotsky kepada anggota-anggota Partai-partai Komunis jatuh ke telinga-telinga yang tuli. Klas pekerja Jerman terbelah di tengah. Kebijakan gila “fasisme sosial” memecahbelah dan melumpuhkan gerakan buruh Jerman yang perkasa, dan memungkinkan Hitler meraih tampuk kekuasaan pada tahun 1933.

Kekalahan klas pekerja Jerman pada tahun 1933, yang berpangkal pada penolakan Partai Komunis untuk menawarkan front-persatuan kepada kaum pekerja Sosial Demokratik, adalah sebuah titik-balik. Trotsky menarik kesimpulan bahwa sebuah Internasionale yang tidak sanggup bereaksi di hadapan kekalahan seperti itu telah mati, dan sebuah internasionale yang baru perlu dibentuk. Sejarah membuktikan bahwa ia benar. Pada tahun 1943, setelah secara sinis digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri Moskow, Komunis Internasional dikuburkan secara memalukan, bahkan tanpa melalui sebuah kongres. Warisan politis dan organisasional Lenin telah mengalami pukulan berat untuk suatu keseluruhan periode historis.

Internasionale Keempat

Dalam kondisi-kondisi yang paling sukar di pengasingan, difitnah oleh para Stalinis dan ditindas oleh GPU, Trotsky berupaya menghimpun kembali kekuatan-kekuatan kecil yang masih tetap setia kepada tradisi-tradisi Bolshevisme dan Revolusi Oktober. Sayangnya, selain kecilnya kekuatan-kekuatan mereka, banyak pengikut Oposisi mengalami kebingungan dan disorientasi. Banyak kesalahan yang dibuat, khususnya kesalahan-kesalahan yang berwatak sektarian. Ini sebagian mencerminkan terisolasinya kaum Trotskyis dari gerakan massa. Sektarianisme ini ada sampai hari ini pada hampir semua kelompok yang mengklaim diri sebagai representasi Trotskyisme tetapi gagal untuk memahami ide-ide paling fundamental yang dibela oleh Trotsky.

Pada tahun 1938 Trotsky meluncurkan Internasionale Keempat berdasarkan sebuah perspektif yang definitif. Tetapi perspektif tersebut difalsifikasi oleh sejarah. Kematian Trotsky di tangan salah seorang pembunuh suruhan Stalin pada 1940 merupakan pukulan yang mematikan bagi gerakan tersebut. Para pemimpin lain dari Internasionale Keempat terbukti sama-sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diajukan sejarah. Mereka hanya mengulangi kata-kata Trotsky tanpa memahami metode Trotsky. Akibatnya mereka membuat kekeliruan-kekeliruan serius yang menyebabkan karamnya Internasionale Keempat. Para pemimpin Internasionale Keempat sama-sekali tidak sanggup memahami situasi baru yang muncul setelah 1945. Perselisihan dan perpecahan dalam gerakan Trotskyis berakar dalam periode tersebut.

Mustahil rasanya untuk memerinci kesalahan-kesalahan para pemimpin Internasionale Keempat di sini. Tapi cukuplah kiranya untuk mengatakan bahwa Mandel, Cannon, dan kawan-kawannya telah kehilangan arah setelah Perang Dunia II dan ini bermuara pada penolakan seutuhnya terhadap Marxisme sejati. Apa yang dinamakan Internasionale Keempat, setelah kematian Trotsky merosot menjadi sebuah sekte yang secara organis burjuis-kecil. Sekte ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ide-ide pendirinya atau dengan tendensi Bolshevisme-Leninisme yang sejati. Secara khusus, sikap sektarian sekte-sekte pseudo-Trotskyis terhadap Revolusi Bolivarian merupakan suatu contoh yang vulgar tentang hal ini.

Internasionale Kedua dan Internasionale Ketiga merosot menjadi organisasi-organisasi reformis. Tapi setidaknya mereka mempunyai massa rakyat-pekerja. Trotsky, dalam pengasingan, tidak mempunyai organisasi massa, namun ia mempunyai program dan kebijakan yang tepat serta sebuah panji yang bersih. Ia dihormati oleh kaum pekerja di seluruh dunia dan ide-idenya disimak. Sekarang yang namanya Internasionale Keempat tidak lagi ada sebagai sebuah organisasi. Mereka yang berbicara atas nama Internasionalae Keempat (dan ada beberapa orang di antara mereka) tidak mempunyai massa, ide-ide yang tepat, dan sebuah panji yang bersih. Atas dasar ini, semua perbincangan untuk membangkitkan kembali Internasionale IV secara mutlak tidak ada lagi.

Gerakan Telah Terlempar ke Belakang

Lenin selalu jujur. Semboyannya: Selalu katakan apa yang sebenarnya. Kadang-kadang kebenaran tidak mengenakkan. Tapi kita perlu selalu menyatakan kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa, karena kombinasi dari kondisi-kondisi, baik yang obyektif maupun subyektif, gerakan revolusioner telah terlempar ke belakang, dan kekuatan-kekuatan Marxisme yang sejati telah tereduksi menjadi minoritas kecil. Itulah kebenarannya. Siapapun yang menyangkalinya hanya menipu dirinya sendiri dan orang lain.

Dekade-dekade pertumbuhan ekonomi di negeri-negeri kapitalis maju telah menyebabkan organisasi-organisasi massa klas pekerja mengalami kemerosotan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini telah mengisolasi kekuatan revolusioner, yang di mana-mana telah tereduksi menjadi minoritas kecil. Jatuhnya Uni Soviet mempunyai andil dalam menyebarkan kebingungan dan disorientasi dalam gerakan, dan memasang segel terakhir pada degenerasi para eks pemimpin Stalinis. Banyak di antara mereka telah beralih ke kubu reaksi kapitalis.

Banyak orang telah menarik kesimpulan-kesimpulan yang pesimis dari kenyataan ini. Kepada orang-orang tersebut kita mengatakan: bukan untuk pertama kalinya kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan kita sama sekali tidak merasa takut karena kesulitan-kesulitan ini. Kita tetap mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap ketepatan Marxisme, terhadap potensi revolusioner klas pekerja, dan terhadap kemenangan final sosialisme. Krisis masa kini mengekspos peran reaksioner dari kapitalisme, dan menempatkan pada urutan hari kebangkitan sosialisme internasional. Kekuatan-kekuatan rakyat mulai berhimpun kembali secara internasional. Yang dibutuhkan adalah memberikan kepada penghimpunan-kembali tersebut suatu ekspresi yang terorganisir dan sebuah program, perspektif, dan kebijakan yang jelas.

Tugas yang kita hadapi kira-kira serupa dengan yang dihadapi oleh Marx dan Engels pada saat mendirikan Internasionale Pertama. Sebagaimana telah kita jelaskan di atas, organisasi tersebut tidak homogen, melainkan tersusun dari banyak tendensi yang berbeda. Tapi, Marx dan Engels tidak terhalang oleh hal ini. Mereka turut-serta dalam gerakan umum demi sebuah Internasionale klas pekerja, serta bekerja dengan sabar untuk memperlengkapinya dengan sebuah ideologi dan program yang ilmiah.

Apa yang memisahkan International Marxist Tendency (IMT) dari semua tendensi yang mengklaim diri sebagai Trotskyis adalah, di satu sisi sikap kita yang serius dan seksama dalam hal teori, dan di sisi lain pendekatan kita terhadap organisasi-organisasi massa. Berbeda dengan semua kelompok lain, kita mengambil sebagai titik-berangkat kita fakta bahwa ketika kaum pekerja bergerak untuk beraksi, mereka tidak akan pergi ke sebuah kelompok kecil di pinggiran gerakan buruh. Dalam dokumen-pendirian gerakan kita Marx dan Engels menjelaskan:

“Bagaimanakah hubungan antara kaum Komunis dengan kaum proletar umumnya ?

“Kaum Komunis tidak mendirikan satu partai terpisah yang bertentangan dengan partai-partai kelas buruh lainnya.

“Mereka tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dan terpisah dari kepentingan-kepentingan proletariat sebagai keseluruhan.

“Mereka tidak mengadakan prinsip-prinsip sendiri yang sektarian, yang hendak dijadikan pola bagi gerakan proletar.

“Kaum Komunis dibandingkan dengan partai-partai kelas buruh lainnya berbeda hanyalah karena hal ini: 1. Di dalam perjuangan nasional dari kaum proletar di berbagai negeri, mereka menunjukkan serta mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama dari seluruh proletariat, terlepas dari segala kewarganegaraan. 2. Pada berbagai tingkat perkembangan yang harus dilalui oleh perjuangan kelas buruh melawan borjuasi, mereka senantiasa dan di mana saja mewakili kepentingan-kepentingan gerakan itu sebagai keseluruhan.

“Oleh sebab itu kaum Komunis, pada satu pihak, pada prakteknya adalah bagian yang paling maju dan teguh hati dari partai-partai kelas buruh di setiap negeri, bagian yang mendorong maju semua bagian lain-lainnya; pada pihak lain, secara teori mereka mempunyai kelebihan atas massa proletariat yang besar itu dalam pengertian tentang garis pergerakan, syarat-syarat, dan hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar.” (Marx dan Engels,Manifesto Komunis, “Kaum Proletar dan Kaum Komunis”).

Kesimpulan apa yang kita tarik dari hal ini? Hanya ini: kaum Marxis yang sejati tidak boleh memisahkan diri mereka dari organisasi-organisasi massa. Dilema zaman kita adalah bahwa para pemimpin Sosial-Demokratik dari gerakan kaum pekerja telah menyerah kepada kebijakan-kebijakan borjuis yang mencekik aspirasi-aspirasi kaum pekerja, tetapi masih tetap memiliki dukungan massa di banyak negeri. Sangatlah mudah untuk menyatakan bahwa kepemimpinan resmi telah bangkrut. Akan tetapi, tugas kita adalah membangun sebuah alternatif.

Internasionale tidak dapat dibangun dengan sekadar memproklamirkannya. Internasionale hanya dapat dibangun di atas basis peristiwa-peristiwa, sebagaimana Komunis Internasionale  didirikan di atas dasar pengalaman massa dalam periode topan-badai 1914-1920. Peristiwa-peristiwa, peristiwa-peristiwa, dan peristiwa-peristiwa adalah apa yang mutlak-perlu untuk mendidik massa dalam keharusan sebuah transformasi revolusioner masyarakat. Tetapi selain peristiwa-peristiwa, kita perlu menciptakan sebuah organisasi dengan ide-ide yang jelas dan akar-akar yang solid dalam massa rakyat-pekerja dalam skala dunia.

Bagaimana Mempertahankan Revolusi Venezuelan

Dalam pidato Caracas-nya, Hugo Chavez menunjukkan bahwa semua Internasionale sebelumnya berasal-muasal dan berbasis di Eropa, yang mencerminkan pertempuran-pertempuran klas di sana pada waktu itu. Tapi sekarang, katanya, episentrum revolusi dunia adalah Amerika Latin, dan khususnya di Venezuela. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, setidaknya untuk saat ini, bahwa revolusi di Amerika Latin telah bergerak lebih jauh daripada di manapun di dunia. IMT menjelaskan perspektif ini sepuluh tahun yang lalu. Perspektif ini telah sangat-sangat dikonfirmasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian.

Dalam menyatakan fakta yang tidak dapat disangkal ini, Chavez sama sekali tidak menyangkali keberadaan sebuah potensi revolusioner di bagian dunia lainnya, termasuk Eropa dan Amerika Utara. Sebaliknya, ia telah berkali-kali mengajak kaum pekerja dan kaum muda di negeri-negeri tersebut untuk turut-serta dalam gerakan untuk memperjuangkan revolusi sosialis. Ia telah mengajak secara langsung kaum pekerja, kaum miskin, dan kaum Afro-Amerika di AS untuk mendukung Revolusi Venezuela. Ini tidak ada sangkut-pautnya dengan demagogi reaksioner tentang “Dunia Ketiga-isme” (“Third Worldism”) yang berupaya mempertentangkan “Amerika Latin” dengan para “gringo”. Ini adalah suara Internasionalisme sejati, yang lama sebelumnya telah meluncurkan slogan yang inspirasional: “kaum buruh sedunia, bersatulah!”

Imperialisme bertekad untuk mengakhiri proses revolusioner yang sedang terjadi di Amerika Latin. Venezuela adalah pelopor yang tak dapat diragukan dari proses ini, dan kebijakan-kebijakan internasionalis Chávez serta seruannya yang berkesinambungan demi sebuah revolusi dunia adalah mercusuar bagi semua kekuatan anti-imperialis di seluruh dunia. Revolusi Venezuela merepresentasikan sebuah bahaya maut bagi klas-klas penguasa di seluruh Amerika. Ini menjelaskan mengapa Imperialisme AS telah mengambil langkah-langkah baru untuk mengontrol situasi ini: memasang tujuh basis militer di Kolombia, kudeta di Honduras, dan yang tidak kalah pentingnya persetujuan untuk mendirikan sebuah basis militer baru di Panama, yang secara efektif akan mengepung Venezuela dengan kehadiran Militer AS.

Bagi Revolusi Venezuela, internasionalisme bukanlah sebuah pertimbangan sekunder, tetapi soal hidup dan mati. Dalam analisa terakhir, jalan satu-satunya untuk melumpuhkan tangan Imperialisme AS adalah dengan membangun sebuah gerakan massa yang perkasa pada skala dunia guna mempertahankan Revolusi. Adalah penting untuk membangun gerakan ini di Amerika Latin. Tetapi adalah ribuan kali lebih penting untuk membangunnya di sebelah utara Rio Grande. Itulah sebabnya mengapa IMT telah melancarkan dan secara konsisten mendukung kampanye internasional Hands Off Venezuela (HOV). Kampanye HOV memiliki catatan yang membanggakan dalam memobilisasi opini-publik dunia untuk mendukung Revolusi Venezuela. Berkat HOV, kita telah memastikan  lulusnya sebuah resolusi bersuara bulat dari serikat-serikat buruh Inggris untuk membela Revolusi Venezuela, rapat massa yang dihadiri oleh lima ribu orang muda dan kaum serikat buruh di Wina untuk mendengar Presiden Chavez berbicara, dan lain-lainnya.

Dari awal-permulaan yang kecil sekarang HOV telah hadir di lebih dari 40 negeri. Ini merupakan prestasi yang besar. Tapi ini baru merupakan awal. Apa yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah kampanye solidaritas. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah Internasionale yang revolusioner untuk menghadapi imperialisme dan kapitalisme, demi sosialisme dan pembelaan terhadap Revolusi Venezuela. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah Internasionale revolusioner sedunia yang sejati.

Reformisme atau Revolusi?

Persetujuan Caracas (El Compromiso de Caracas) didasarkan pada ide tentang sebuah perjuangan sedunia melawan imperialisme dan kapitalisme, serta demi sosialisme. Itu merupakan sebuah basis yang memadai untuk menyatukan semua seksi yang paling militan dari gerakan buruh internasional. Tetapi kami mencatat bahwa pengajuan ini telah menuai tanggapan yang berbeda-beda, bahkan di kalangan beberapa pemimpin yang hadir dalam Kongres PSUV. Kaum reformis dan Sosial-Demokrat tidak menyukai penegasan Presiden bahwa Internasionale Kelima tidak boleh sekadar anti-imperialis tapi juga anti-kapitalis dan berwatak sosialis. Ini menbuat cemas beberapa pihak. Beberapa perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Partai-partai Kiri menentang seruan ini dengan berargumen bahwa kita telah memiliki “Forum Sao Paulo”, dan bahwa sebuah internasionale tidak perlu secara terbuka anti-kapitalis.

Rapat-rapat “Forum Sao Paulo” berulangkali mengekspos keterbatasan-keterbatasan pertemuan-pertemuan seperti itu. Rapat-rapat itu telah menjadi sesuatu yang tak lebih dari sebuah forum pidato: suatu tempat di mana semua jenis reformis dapat berkumpul untuk mengeluh tentang ketidakadilan-ketidakadilan kapitalisme tetapi tidak pernah menawarkan perspektif revolusioner dan tidak berdiri untuk sosialisme. Alih-alih, mereka menganjurkan metode reformis tentang reforma-reforma parsial, yang tidak mengubah apapun yang substansial. Itulah sebabnya organ-organ imperialisme internasional, seperti Bank Dunia, melihat dengan senang kepada perkumpulan sejenis ini, serta secara aktif mendukung dan mendanai LSM-LSM sebagai sarana untukmengalihkan perhatian dari perjuangan revolusioner untuk mengubah masyarakat.

Organisasi-organisasi seperti “Forum Sao Paulo” dan Forum Sosial Dunia tidak membawa perjuangan sedunia melawan kapitalisme satu langkah ke depan. Itulah sebabnya Chavez mengajukan pembentukan Internasionale Kelima, yang merupakan perpecahan yang radikal dengan gerakan-gerakan seperti itu. Dalam pidatonya Chavez mengatakan bahwa ancaman yang riil terhadap masa depan umat manusia adalah kapitalisme itu sendiri. Merujuk pada krisis sistem kapitalis dunia, ia mengutuk upaya pemerintah-pemerintah Barat untuk menyelamatkan sistem dengan kucuran dana bailout yang besar-besaran. Tugas kita, katanya, bukan untuk menyelamatkan kapitalisme, tetapi untuk membinasakannya.

Chavez berkata bahwa ajakan ini ditujukan kepada partai-partai, organisasi-organisasi, maupun aliran-aliran Kiri. Ajakan itu telah membuka perdebatan massal di Venezuela, juga perdebatan di dalam banyak partai dan organisasi sayap kiri di seluruh Amerika Latin dan di luarnya. Tidaklah aneh kalau ajakan itu telah menyebabkan perpecahan – tapi perpecahan-perpecahan tersebut sebenarnya telah ada sejak semula. Ada perpecahan yang selalu ada di dalam gerakan: perpecahan di antara mereka yang sekadar ingin memperkenalkan beberapa reforma guna mempercantik kapitalisme, dan mereka yang ingin melenyapkan kapitalisme, baik akar maupun cabangnya.

Di El Salvador misalnya, Presiden Funes, yang secara forml merupakan anggota FMLN, telah menentang Internasionale Kelima dan mengatakan bahwa ia tidak punya urusan dengan sosialisme. Tapi FMLN sendiri secara resmi telah menyatakan dukungan kepada Internasionale Kelima. Di Meksiko ide ini telah disambut oleh seksi-seksi PRD dan organisasi-organisasi massa lainnya. Di Eropa ini pasti akan didiskusikan dalam Partai-partai Komunis dan Partai-partai eks-Komunis, pula di kalangan Kiri pada umumnya. Cepat atau lambat setiap tendensi pasti akan mengambil posisi terhadap hal ini.

Sikap Apa yang Harus Diambil Kaum Marxis?

Posisi apa yang harus diambil kaum Marxis? Sebagai Marxis kita tanpa syarat mendukung berdirinya organisasi internasional massa klas pekerja. Saat ini belum ada lagi Internasionale massa. Internasionale Keempat telah dibinasakan oleh kesalahan-kesalahan para pemimpinnya setelah pembunuhan terhadap Trotsky, dan akibatnya Internasionale tersebut hanya hidup di dalam ide-ide, metode-metode, dan program yang dipertahankan oleh IMT. IMT membela dan mempertahankan ide-ide Marxisme di dalam organisasi-organisasi massa klas pekerja di semua negeri. Di dalam organisasi-organisasi inilah diskusi mengenai proposal Internasionale Kelima harus dipromosikan dengan urgensi.

Adalah terlalu awal untuk mengatakan bahwa usulan tentang Internasionale Kelima secara aktual akan bermuara pada pembentukan sebuah Internasionale yang sejati. Itu bergantung pada banyak hal. Akan tetapi jelas bahwa kenyataan usulan tersebut datang dari Venezuela dan Presiden Chavez, itu berarti bahwa usulan tersebut akan mendapatkan gema di antara banyak orang di Amerika Latin untuk memulainya. Usulan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran kaum pekerja dan kaum muda tentang bagaimana seharusnya program sebuah Internasionale serta tentang sejarah, alasan kemunculan, dan kejatuhan Internasionale-Internasionale sebelumnya.

Ini adalah perdebatan yang di dalamnya kaum Marxis berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif. IMT, yang telah diakui secara luas atas perannya dalam membangun solidaritas dengan Revolusi Venezuela dan menyediakan analisa Marxis terhadap revolusi tersebut, harus mengambil posisi yang jelas. Dan kita telah mengambil sebuah posisi. Dalam sebuah rapat Komite Eksekutif Internasional pada pekan pertama Maret, yang dihadiri oleh lebih dari 40 kamerad yang mewakili lebih dari 30 negeri yang berbeda di Asia, Eropa, dan Amerika (termasuk Kanada dan AS), IMT memberikan suara bulat untuk mendukung partisipasi dalam membangun Internasionale Kelima.

Kami mendeklarasikan dukungan penuh kami untuk mendirikan sebuah Internasionale revolusioner yang berbasis massa, dan akan membuat proposal-proposal yang jelas tentang apa yang kami pikir bagaimana seharusnya program dan ide-ide Internasionale yang baru itu. Kami tidak berusaha memaksakan pandangan-pandangan kami kepada siapapun. Internasionale ini, dan bagian-bagian yang menjadi komponennya, akan menggarap posisi-posisi politisnya dalam satu periode, melalui sebuah debat yang demokratik dan juga di atas dasar pengalaman bersama.

Untuk sebuah front-persatuan anti-imperialis dan anti-kapitalis sedunia!

Untuk revolusi sosialis internasional!

Untuk sebuah program Marxis!

Hidup Internasionale Kelima!

Kaum buruh sedunia, bersatulah!

Diterjemahkan oleh Pandu Jakasurya dari “For the Fifth International”, International Marxist Tendency, 17 Maret 2010.